JPKP: Putusan MK dan MA Soal Suket Wapres Mas Gibran Tidak Menggugurkan Mandat Rakyat
Jakarta-11 November 2026
Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, menegaskan poin hukum yang menjadi pegangan Istana, berdasarkan penjelasan Menko Kumham Imipas Prof. Yusril Ihza Mahendra tanggal 10 November 2026 di Istana, ditambah aturan PKPU yang selama ini tidak dibahas.
Poin 1: Prabowo-Gibran Satu Paket Mandat Rakyat
Prabowo-Gibran adalah satu paket mandat 96 juta rakyat. Sah, ditetapkan KPU, dilantik MPR 20 Oktober 2024.
Poin 2: Di MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Gibran Bukan Termohon
– Pemohon: Denny Indrayana cs, KIPP, Partai Ummat, Forum Purnawirawan TNI, M. Subhan dkk. Akhirnya ditolak MK karena tidak punya legal standing. Yang boleh gugat PHPU hanya Paslon 01 Anies-Muhaimin atau 03 Ganjar-Mahfud.
– Termohon: KPU, bukan Gibran
– Pihak Terkait: Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon No. 2, bukan sebagai tergugat personal. Makanya MK bilang status Gibran sebagai Cawapres sudah berakhir sejak dilantik 20 Okt 2024, MK tidak bisa diskualifikasi lagi lewat jalur PHPU.
Poin 3: Di MA No. 742 K/TUN/2026, Gibran Bukan Pihak Sama Sekali
– Penggugat: H.M. Subhan
– Tergugat: Dirjen Dikdasmen Kemendikdasmen, penerbit Suket Penyetaraan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019
– Gibran: Bukan pihak, bukan penggugat, bukan tergugat, bahkan bukan tergugat intervensi, jadi tidak bisa banding dan PK.
Poin 4: Kata Yusril, Putusan MA Sudah Final Karena Gibran Bukan Pihak
“Putusan MA sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara.”
“Gibran tidak dapat mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut karena bukan merupakan pihak dalam perkara, termasuk bukan pihak intervensi.”
Poin 5: Yang Kalah Adalah Penerbit Suket, Bukan Pemilik Suket
Yang bisa PK hanya Dirjen Dikdasmen sebagai tergugat, tapi Kemendikdasmen justru akan langsung eksekusi putusan, cabut dan musnahkan Suket tersebut setelah salinan resmi diterima. Putusan MA bersifat ex tunc, batal sejak awal dikeluarkan 2019, dan sudah final and binding.
Poin 6: Analogi Sertifikat Rumah
Sama saja ada orang permasalahkan sertifikat rumah yang sudah dibeli lunas dan sudah ditempati, tapi yang digugat adalah BPN tanpa melibatkan pemiliknya, lalu BPN kalah dan selanjutnya mereka mau ngusir pemiliknya dari rumahnya. Enak saja. Dengan kondisi seperti ini pasti akan dilawan siapapun yang coba-coba masuk ke rumah tersebut.
Poin 7: ATURAN PKPU NYA – Pasal 18 Ayat (3) PKPU No. 19 Tahun 2023
Inilah aturan yang menjadi dasar sahnya pencalonan Gibran:
“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m TIDAK DIWAJIBKAN bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, namun telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”
Logikanya:
– Gibran sekolah SMA di luar negeri, Orchid Park Singapore, UTS Insearch Sydney
– Tidak punya ijazah SMA luar negeri yang format Indonesia
– Tapi punya S1 Management dari University of Bradford / MDIS Singapore
– Maka cukup pakai ijazah S1, tidak perlu Suket SMA
– Selama PKPU 19/2023 ini masih berlaku dan belum dibatalkan MA, maka pencalonan SAH.
“Tidak diperlukan lagi Suket kalau sudah ada S1 dari luar negeri.”
“Selama PKPU 19/2023 Pasal 18 ayat 3 masih berlaku dan belum dibatalkan, maka syarat pendidikan Gibran TERPENUHI secara hukum. KPU sudah verifikasi dan menyatakan memenuhi syarat lewat BA 1589/PL.01.4-BA/05/2023.”
Poin 8: Kesimpulan JPKP
Di MK, Gibran hanya Pihak Terkait (Paslon), bukan Termohon. Di MA, Gibran bukan pihak sama sekali. Yang digugat Dirjen Dikdasmen. Jadi Gibran tidak pernah diberi ruang bela diri di pengadilan. Masa orang yang tidak pernah jadi pihak tiba-tiba disuruh mundur? Ini pelanggaran asas keadilan!
Ditambah lagi, syarat pendidikan sudah terpenuhi lewat PKPU 19/2023 Pasal 18 ayat 3. Suket bukan satu-satunya dasar.
Poin 9: Isu Pemakzulan Cacat Hukum
JPKP menilai isu pemakzulan cacat hukum dan inkonstitusional. Provokasi Jansen Demokrat, Denny Indrayana, HM Subhan harus dilawan bersama.
Poin 10: Instruksi JPKP
Segera konsolidasi nasional. Kawal Presiden dan Wapres sampai tuntas 2029.
“Gibran saja tidak pernah diberi kesempatan bela diri sebagai pihak terdampak di pengadilan, kok tiba-tiba disuruh mundur? Emangnya kami Relawan JPKP akan diam? Jangan coba-coba ganggu Gibran,” tegas Maret Samuel Sueken, Ketua Umum JPKP.
“Satu Komando! Prabowo-Gibran Sampai 2029! (Ine)


















