Delapan Ahli Waris Saanah Sah Miliki Tanah Kapuk Rp57 Miliar
JAKARTA, Centurypost.com
Delapan nama kini resmi tercatat sebagai pemilik sah tanah warisan di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Kepastian itu lahir dari putusan damai Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 917/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Brt.
Tanah yang diputuskan itu seluas 9.020 m2, berlokasi di Jalan Kapuk Cengkareng Drain, RT 007 RW 010, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Tanah eks Girik C 2784 Persil 92 DIII Blok S itu ditaksir bernilai Rp 57 miliar.
Kedelapan ahli waris Saanah Binti Sainan tersebut adalah Ayanih, Arih, Ayuhan, Yadi, Muhamad Syarif, Jaeladi, Arpiah, dan Namin S. Mereka berhasil mengakhiri sengketa lewat jalur musyawarah mufakat.
“Akhirnya setelah puluhan tahun, keluarga kami mendapatkan kepastian hukum. Tanah peninggalan orang tua kami kembali kepada yang berhak,” ujar salah satu perwakilan ahli waris yang didampingi kuasa hukumnya.
Dalam putusannya, pengadilan tidak hanya mengesahkan perdamaian. Pengadilan juga memerintahkan penggarap atau pihak mana pun yang menghuni dan menguasai tanah tanpa hak untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada ahli waris. Penyerahan wajib dalam keadaan kosong sempurna dan bebas dari beban hak apa pun, tanpa syarat.
Jika putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela, eksekusi paksa dengan bantuan aparat keamanan negara dapat dilakukan.
Kuasa hukum ahli waris, Odie Hudiyanto dari Kantor Hukum Odie Hudiyanto & Partners, menyebut putusan ini sebagai kemenangan musyawarah.
“Putusan damai ini adalah bukti bahwa musyawarah mufakat bisa menjadi jalan terbaik. Kini secara hukum sudah jelas, tanah tersebut adalah milik ahli waris Saanah Binti Sainan,” ujar Odie.
Perjuangan keluarga ini belum berhenti. Selanjutnya, pihaknya akan melayangkan surat teguran hukum untuk menuntut pembayaran atas sisa tanah seluas 7.121 m2 yang belum dibayar sejak 45 tahun lalu.
Surat teguran akan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Ditjen SDA Kementerian PUPR, Menteri PUPR c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat, Wali Kota Jakarta Barat, dan Gubernur DKI Jakarta c.q Kepala BPKAD DKI Jakarta.
Akar persoalannya terjadi pada 1979. Saat itu, BBWSCC membebaskan tanah dan 7 rumah milik Saanah Binti Sainan untuk Proyek Cengkareng Drain dan jalan inspeksi. Yang dibayar baru 2.475 m2, sedangkan 6.545 m2 lainnya tidak pernah dibayar hingga sekarang.
Menurut Odie, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 28H ayat 4 UUD 1945, UU No. 2/2012 jo PP 19/2021 jo Perpres 71/2012, Yurisprudensi MA No. 667 PK/Pdt/2015, dan Pergub DKI 127/2020. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan kewajiban ganti rugi secara adil.
#Jakarta #JakartaBarat #Cengkareng #Kapuk #SengketaTanah #AhliWaris #Pengadilan #BeritaHariIni #Hukum #Viral
